Akreditasi Perguruan Tinggi

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Status akreditasi suatu perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan. Saat ini terdapat dua jenis akreditasi yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di perguruan tinggi, yaitu:
1. Status Terdaftar, Diakui, atau Disamakan yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Swasta
2. Status Terakreditasi atau Nir-Akreditasi yang diberikan kepada semua perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan Tinggi Kedinasan).

Karena adanya dua status akreditasi yang sama-sama masih berlaku, saat ini terdapat Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyandang kedua-duanya untuk program studinya. Hal ini terjadi karena proses pemberian status akreditasi dilakukan melalui dua jalur yang berbeda sesudah terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebelumnya, penentuan status didasarkan pada SE Dirjen Dikti No. 470/D/T/1996.

Kemudian pemerintah menetapkan, untuk pelaksanaan akreditasi terhadap suatu PTS/Unit PTS, sepanjang belum pernah dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, akan tetap dilakukan berdasarkan peraturan tersebut diatas, tetapi manakala suatu PTS/Unit PTS telah pernah dievaluasi (diakreditasi) oleh atau melalui BAN-PT, maka selanjutnya pelaksanaan akreditasi terhadap PTS yang bersangkutan dilakukan dengan berpedoman pada kriteria atau Borang Akreditasi dari BAN-PT.
Sebelum terbentuknya Badan Akreditasi Nasional

Di dalam Pasal 52 Bab XI Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 disebutkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Tetapi sampai dengan terbentuknya Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) akreditasi ini hanya dilakukan terhadap Perguruan Tinggi Swasta saja, sehingga akreditasi didefinisikan sebagai suatu pengakuan pemerintah terhadap keberadaan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

 

Penentuan/peningkatan Status Akreditasi PTS ini didasarkan pada SE Dirjen Dikti No. 470/D/T/1996 dengan pemberian status Terdaftar, Diakui, dan Disamakan kepada Program Studi di suatu perguruan tinggi. Status akreditasi tidak diberikan kepada lembaga, tetapi kepada masing-masing program studi yang ada di PTS yang bersangkutan. Dengan demikian, mungkin terjadi suatu PTS memiliki beberapa program studi dengan status akreditasi yang berbeda-beda.
Dalam melakukan penilaian terhadap program studi dilakukan akreditasi secara berkala, yaitu penilaian terhadap prasarana dan sarana, staf pengajar, maupun pengelolaan program pendidikannya. Perguruan Tinggi Swasta yang menjadi obyek akreditasi ini tidak statis, tetapi senantiasa berada dalam dinamika. Mungkin menjadi lebih baik karena kemajuan-kemajuannya, atau sebaliknya dapat pula menjadi mundur karena kegagalan-kegagalannya. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu menetapkan masa berlaku status akreditasi yang diberikan kepada suatu program studi tertentu.
Masa Berlaku Status Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi Swasta

 

Status Masa Berlaku
Terdaftar 5 tahun
Diakui 4 tahun
Disamakan 3 tahun
Sesudah terbentuknya Badan Akreditasi Nasional
Pada bulan Desember 1994 dibentuk BAN-PT untuk membantu pemerintah dalam upaya melakukan tugas dan kewajiban melaksanakan pengawasan mutu dan efisiensi pendidikan tinggi. Pembentukan BAN-PT ini menunjukkan bahwa akreditasi perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah dan berlaku bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Hal ini sekaligus menunjukkan niat dan kepedulian pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perguruan tinggi, melayani kepentingan masyarakat, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
Karena tidak lagi membedakan negeri dan swasta, pengertian akreditasi dalam dunia pendidikan tinggi adalah pengakuan atas suatu lembaga pendidikan yang menjamin standar minimal sehingga lulusannya memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki pendidikan spesialisasi, atau untuk dapat menjalankan praktek profesinya (to recognize an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for professional practice).

Akreditasi perguruan tinggi yang diterapkan dalam sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penilaian itu diarahkan pada tujuan ganda, yaitu:
1. menginformasikan kinerja perguruan tinggi kepada masyarakat
2. mengemukakan langkah pembinaan yang perlu ditempuh terutama oleh perguruan tinggi dan pemerintah, serta partisipasi masyarakat.

Peringkat pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi didasarkan atas hasil akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dengan melakukan akreditasi yang meliputi akreditasi lembaga dan akreditasi program studi.
Kriteria penilaian untuk akreditasi lembaga terdiri atas:
1. Izin penyelenggaraan pendidikan tinggi
2. Persyaratan dan kelayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Relevansi penyelenggaraan program pendidikan dengan pembangunan
4. Kinerja perguruan tinggi
5. Efisiensi pengelolaan perguruan tinggi.

Kriteria penilaian untuk akreditasi program studi terdiri atas:
1. Identitas
2. Izin penyelenggaraan program studi
3. Kesesuaian penyelenggaraan program studi dengan peraturan perundang-udangan
4. Relevansi penyelenggaraan program studi
5. Sarana dan prasarana
6. Efisiensi penyelenggaraan program studi
7. Produktivitas program studi
8. Mutu lulusan.

 

Klasifikasi penilaian untuk semua kriteria tersebut ditentukan oleh 3 aspek, yaitu mutu (bobot 50%), efisiensi (25%), dan relevansi (25%).
Sesudah melalui penghitungan semua nilai kriteria, didapat peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagai berikut:
Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi

Nilai Peringkat
0-400 NA
401-500 C
501-600 B
601-700 A
Mengingat jumlah perguruan tinggi yang menjadi sasaran saat ini lebih dari 1400, serta bentuk dan ragam program pendidikan yang diselenggarakan, akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi oleh BAN-PT diawali dengan melakukan uji coba pada beberapa perguruan tinggi yang menyelenggarakan satu program studi. Selanjutnya dilaksanakan secara berkala dan bertahap serta terus menerus.

Sumber : www.pts.ac.id


KOPERTIS (KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA)

Kopertis mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan pembinaan terhadap perguruan tinggi swasta secara operasional di wilayah kerjanya dengan mendapat bantuan teknis akademik dari perguruan tinggi negeri.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kopertis mempunyai tugas:
· melaksanakan bimbingan penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi pada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
· memberi dorongan dan saran-satan dalam rangka perguruan tinggi swasta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan Jenderal Perguruan Tinggi;
· memberikan bantuan sarana dan tenaga kepada perguruan tinggi swasta dalam rangka peningkatan kemampuan untuk mandiri;
· melaksanakan ujian negara bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
· melaksanakan pengendalian teknis dan pengayoman kepada perguruan tinggi swasta di wilayah kerjanya;
· melaksanakan tugas lain atas petunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

PEMBAGIAN WILAYAH KERJA KOPERTIS
Wilayah kerja Kopertis di Indonesia dibagi menjadi 12 wilayah yang mencakup 27 propinsi. Di luar Jawa, wilayah kerja Kopertis ini meliputi lebih dari satu propinsi.
Pembagian wilayah kerja selengkapnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 adalah sebagai berikut:
1. Kopertis Wilayah I: di Medan
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Sumatera Utara
2. Daerah Istimewa Aceh
2. Kopertis Wilayah II: di Palembang
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Sumatera Selatan
2. Lampung
3. Bengkulu
3. Kopertis Wilayah III: di Jakarta
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
4. Kopertis Wilayah IV: di Bandung
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Jawa Barat
5. Kopertis Wilayah V: di Yogyakarta
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Kopertis Wilayah VI: di Semarang
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Jawa Tengah
7. Kopertis Wilayah VII: di Surabaya
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Jawa Timur
8. Kopertis Wilayah VIII: di Denpasar
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Bali
2. Nusa Tenggara Barat
3. Nusa Tenggara Timur
4. Timor Timur
9. Kopertis Wilayah IX: di Ujung Pandang
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Tenggara
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Utara
10. Kopertis Wilayah X: di Padang
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Sumatera Barat
2. Riau
3. Jambi
11. Kopertis Wilayah XI: di Banjarmasin
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Kalimantan Selatan
2. Kalimantan Barat
3. Kalimantan Timur
4. Kalimantan Tengah
12. Kopertis Wilayah XII: di Ambon
Wilayah kerjanya meliputi propinsi:
1. Maluku
2. Irian Jaya

sumber : www.pts.co.id

  

Leave a Reply

WORKSHOP TIPS DAN TRIK PENULISAN JURNAL AKREDITASI
..More Detail>

Training Penulisan Karya Ilmiah di Jurnal Internasional
...more detail>>

Seminar Perpustakaan UAJY
...More detail >

Copyright@2008. Prima softindo All right reserved